Imbas Kinerja Buruk : DPRD Sumbar Usul Penggantian Dua Kepala Dinas

Senin, 14 Juli 2025, 11:37 WIB | Politik | Kota Padang

Padang, Kontribusi.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat merekomendasikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar agar segera mengganti Kepala Dinas Pendidikan serta Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Rekomendasi tersebut disampaikan menyusul buruknya kinerja kedua dinas, terutama dalam pencapaian target program pemerintah.

"Benar, penggantian dua kepala dinas itu merupakan rekomendasi DPRD yang dibahas dalam forum Badan Anggaran (Banggar)," ujar Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, di Padang, Minggu (13/7).

Evi mengungkapkan bahwa dalam rapat Banggar yang digelar Kamis (10/7), mayoritas peserta menyoroti lemahnya capaian kinerja kedua instansi tersebut. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura bahkan disebut sebagai instansi dengan serapan anggaran terendah dalam dua tahun terakhir.

"Kami juga menerima surat anonim yang mengindikasikan bahwa kepala dinas tidak mampu melakukan manajemen internal secara baik, sehingga berdampak pada rendahnya serapan anggaran," jelasnya.

Evi menekankan bahwa sektor pertanian merupakan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur, serta menjadi penopang utama perekonomian di Sumatera Barat. Sejak beberapa tahun terakhir, Pemprov Sumbar juga konsisten mengalokasikan 10 persen dari APBD untuk sektor ini.

Sementara itu, Dinas Pendidikan dinilai gagal menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp19,8 miliar. Akibat kegagalan tersebut, Pemprov Sumbar harus menanggung pembiayaan kegiatan yang seharusnya ditopang DAK melalui APBD tahun 2025.

"DPRD menilai kedua kepala dinas tersebut belum mampu menjalankan peran strategis dalam mendukung implementasi program kepala daerah," tegas Evi.

Ia menambahkan bahwa usulan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pemerintahan, dan tidak didasari sentimen pribadi. Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan Gubernur.

"Namun jika tidak ada langkah evaluatif, dikhawatirkan capaian program yang telah dirancang akan gagal. Gubernur tentu membutuhkan sosok-sosok yang benar-benar mampu merealisasikan visi dan misi pemerintah daerah," katanya.

Dalam rapat paripurna yang berlangsung Jumat (11/7), Banggar DPRD Sumbar juga menyampaikan berbagai rekomendasi kepada Gubernur terkait evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang realisasi anggarannya masih di bawah 90 persen. Selain itu, DPRD meminta Pemprov segera menuntaskan proyek-proyek strategis agar tidak mangkrak dan dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal.

Halaman:

1 2 Selanjutnya